TELAAH KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA

A.   Pendahuluan

Telaah adalah penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian.[1] Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut dan evaluasi yang perlu pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengambangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.[2] Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai hal seperti: konsep, prinsip kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilan. Dengan kata lain perlu mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian pula individu jangan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sesamanya.[3]

 

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum PAI tersebut ternyata mengalami perubahan–perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut: (1) perubahan dari tekanan pada hapalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran- ajaran Agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah, kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI; (2) perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam; (3) perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinga sehingga menghasilkan produk tersebut; dan (4) perubahan pada pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isis kurikulum PAI kearah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidensifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.[4]

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum terlaksana secara optimal. Dengan upaya serius untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam secara bersamaan di sekolah, hanya sebagian kecil saja barangkali sekolah yang mampu melakukan perubahan dengan melakukan berbagai inovasi melalui pengembangan KTSP PAI. Pengembangan kurikulum PAI dalam hal ini dapat diartikan sebagai; 1) Kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, atau 2) proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik; dan/atau 3) kegiatan penyusunan (desain) pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI. Karena itu menjadi sangat lazim bila pengembangan kurikulum PAI mengalami perubahan paradigma sekalipun terkadang dibeberapa bagian masih mempertahankan paradigma lama. Perubahan itu terlihat; 1) Arah orientasi pembelajaran, 2) perubahan dari cara berpikir normatif dan tekstual menuju cara berpikir empiris dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran dan nilai-nilai Islam, 3) pola organisasi kurikulum yang lebih mengarah kepada kurikulum integrated, dan 4) perubahan model pengembangan kurikulum, dari pola pengembangan yang mengandalkan para ahli kepada keterlibatan stake holder dalam pengembangan kurikulum PAI dan strategi pencapaiannya. bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan oleh pihak sekolah, dan para pengambil kebijakan dinas terkait, para guru dan siswa agar pembelajaran lebih bermakna, dan tujuan pendidikan Islam tercapai yaitu insan kamil yang mampu memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensip.

 

B.  Dasar Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA

1.    Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam hal mendapatkan pendidikan, semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, tanpa membedakan status sosial baik kaya, miskin, rakyat jelata semua mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu mulianya amanat UUD 1945 ini. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu diperlukan  aturan yang jelas, sarana dan prasarana serta guru yang profesional. Untuk mewujudkan semua itu pemerintah memberikan keleluasaan/otonomi untuk mengatur rumah tangga sekolah/madrasahnya sendiri, yang dituangkan lewat kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bagian integral dari kebijakan tersebut adalah keleluasaan sekolah/madrasah untuk menyusun kurikulum di lembaga tersebut sesuai dengan karakteristik, situasi kondisi serta kebutuhan  dimana sekolah/madrasah itu berada.

 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Keimanan, Ketaqwaan, serta akhlak mulia adalah adalah pokok-pokok  ajaran agama khususnya pada agama Islam. Berpijak dari itu maka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tersebut. Islam adalah agama mayoritas yang dianut warga negara Indonesia, maka selayaknyalah maka perhatian pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam mendapat perhatian yang tinggi. Sebagai pengejawantahannya maka pemerintah mewajibkan  mengajarkan pendidikan agama Islam  pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

2.    Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

 

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka pemerintah telah beberapa kali mengadakan perubahan kurikulum misalnya  kurikulum 1974, 1984, 1994, 2004 yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sampai yang terakhir ini Kurikulum 2006 dengan sebutan Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP). Dimana dalam KTSP pemerintah memberikan keleluasaan kepada Lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakter dan potensi daerah masing-masing. Dalam rangka otonomi penddidikan tersebut pemerintah tetap memberi acuan Standar nasional Pendidikan yang meliputi : Standar isi; Standar proses, Standar kompetensi lulusan ,Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, Standar penilaian pendidikan. Hal tersebut wujud tanggung jawab pemerintah dalam memajukan pendidikan Nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a.      peningkatan iman dan takwa;

b.      peningkatan akhlak mulia;

c.      peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d.      keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e.      tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f.        tuntutan dunia kerja;

g.      perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h.      agama;

i.        dinamika perkembangan global; dan

j.        persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a.    pendidikan agama;

b.    pendidikan kewarganegaraan;

c.    bahasa;

d.    matematika;

e.    ilmu pengetahuan alam;

f.      ilmu pengetahuan sosial;

g.    seni dan budaya;

h.    pendidikan jasmani dan olahraga;

i.keterampilan/kejuruan; dan

j.      muatan lokal.

 

Pada pasal tersebut diatas, menegaskan dengan jelas bahwa pemerintah mengamanatkan kepada lembaga pendidikan bahwa pengembangan setiap lembaga yang menyelenggarkan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB/Paket B) dan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C) dalam menyusun kurikulum wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal hal ini berarti meskipun kurikulum disusun oleh lembaga pendidikan, komite sekolah dan elemen-elemen lain yang terkait dengan pendidikan berdasarkan jalur dan jenjangnya, tidak serta merta lembaga pendidikan tersebut menyusun kurikulum seenaknya sendiri. Akan tetapi pengembangan tersebut harus mengacu pada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

 

Pasal 38

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

 

Pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan melibatkan semua elemen yang menyelenggarakan pendidikan ( Kepala Sekolah, Guru, Komite, Stakeholder) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuahan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan bermasyarakat dunia usaha dan dunia kerja. Hal ini dilakukan agar materi yang disampaikan benar-benar bermakna bagi peserta didik dengan tanpa meninggalkan karakter dan potensi  daerah, peserta didik, kondisi geografis, serta kebutuhan daerah.

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional   Pendidikan (SNP)

Pasal 6

 

(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Kelompok mata pelajaran estetika;
e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

 

Pada pasal tersebut diatas dietgaskan bahwa kurikulum SMA harus mencakup mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.

 

Pasal 17

(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

 

Pasal ini menjelaskan bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jalur pendidikan, dengan tanpa membedakan agama, suku, ras, budaya dan adapt istiadat, gender serta kondisi social ekonomis. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dunia pendidikan saat ini dengan perkembangan zaman semakin global.

 

4.    Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

Pasal 7

(1) Kurikulum Pendidikan Agama disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kurikulum Pendidikan Agama dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.

(3) Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

(4) Kurikulum Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)   disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dari beberapa pasal-pasal tersebut diatas , maka dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai: (1) kegiatan menghasilkan kurikulum PAI; atau (2) peroses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik; dan/atau (3) kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI.

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum PAI tersebut ternyata mengalami perubahan–perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dpat dicermati dari fenomena berikut: (1) perubahan dari tekanan pada hapalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran- ajaran Agama Islam, serta disiplin mental spritual untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI; (2) perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam; (3) perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinga sehingga menghasilkan produk tersebut; dan (4) perubahan pada pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isis kurikulum PAI kearah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidensifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya.

Kurikulum PAI SMA meliputi subtansi pembelajaran PAI dalam satu jenjang pendidikan yang ditempuh selama tiga tahun tahun atau enam semester yaitu kelas X, XI dan XII dan kurikulumnya disusun berdasarkan standar Kompetensi lulusan dan standar kompetensi pelajaran.

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas tiga program yaitu : Program IPA, IPS dan Bahasa.  Dibawah ini adalah sample struktur kurikulum pada SMA  Jumlah akumulasi Jam/minggu untuk  SMA/SMK = 38-39 jam /minggu dengan Lama belajar per 1 Jam Pelajaran adalah  45 menit.

 

a. Struktur Kurikulum SMA Kelas X

Komponen

Alokasi Waktu

Semester 1

Semester 2

A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama

2

2

2. Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

3. Bahasa Indonesia

4

4

4. Bahasa Inggris

4

4

5. Matematika (4)

5

5

6. Fisika

3

3

7. Biologi

8. Kimia

3

3

3

3

9. Sejarah

10. Geografi

11. Ekonomi

12. Sosiologi

1

2

2

2

1

2

2

2

13. Seni Budaya

1

1

14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

15. Teknologi Informasi dan Komunikasi

16. Bahasa Jerman/Prancis/ Arab(Bergantian tiap 1 Th. Pel.)

2

2

2

2

B. Muatan Lokal

2

2

C. Pepengembangan Diri

- BP/BK

- Ekstra Kurikuler

1

2*)

1

2*)

Jumlah

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan XII

Program Studi IPA

Komponen

Alokasi Waktu

Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama

2

2

2

2

2. Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

3. Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4. Bahasa Inggris

4

4

4

4

5. Matematika (4)

5

5

5

5

6. Fisika (4)

5

5

5

5

7. Kimia (4)

5

5

5

5

8. Biologi (4)

4

4

4

4

9. Sejarah

1

1

1

1

10. Seni Budaya

2

2

2

2

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

2

2

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

13. Keterampilan/Bahasa Asing lain. Bahasa Jerman/ Prancis/Arab (Bergantian tiap 1 Th. Pel.)

2

2

2

2

B. Muatan Lokal

2

2

2

2

C. Pengembangan Diri

- BP/BK

- Ekstra Kurikuler

1

2*)

1

2*)

1

2*)

1

2*)

Jumlah

45

45

45

45

 

 

 

 

Program Studi IPS

 

Komponen

Alokasi Waktu

Kelas XI

Kelas XII

Smt 1

Smt 2

Smt 1

Smt 2

A. Mata Pelajaran

Pendidikan Agama

2

 

2

2

2

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

Bahasa Inggris

4

4

4

4

Matematika

4

4

5

5

Sejarah

3

3

3

3

Geografi

3

3

4

4

Ekonomi (4)

6

6

6

6

Sosiologi

3

3

3

3

Seni Budaya

2

2

2

2

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

2

2

Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

Keterampilan/Bahasa Asing lain. Bahasa Jerman/ Prancis/ Arab (Bergantian tiap 1 Th. Pel.)

2

2

2

2

B. Muatan Lokal

2

2

2

2

pengembangan Diri

- BP/BK

- Ekstra Kurikuler

1

2*)

1

2*)

1

2*)

1

2*)

Jumlah

45

45

45

45

 

C.      Problematika Kurikulum PAI pada SMA

Beracuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pada pasal 37 pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan sesuai amanat UU tersebut. Disini masih kita temui urgensi dari sebuah sekolah masih dipertanyakan, mengapa sekolah itu tidak dapat menciptakan insan-insan yang peka atau tanggap dengan persoalan realitas. Kita rasa pendidikan yang ada di sekolah tidak mampu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Tidak mampu mengerjakan secara keahlian untuk bidang-bidang tertentu. Sehingga hasil pendidikan tersebut hampir bias dikatakan tak satupun kemampuan untuk bidang-bidang tertentu secara komprehenship. Selama ini apa saja yang diajarkan pada sekolah-sekolah hanya gagasan-gagasan tanpa mau menyentuh persoalan realitas. Orang kemudian lebih hafal dengan rumus-rumus kimia, matematika, fisika atau teori-teori lain yang secara langsung tidak bisa menjawab persoalan realitas yang dihadapi peserta didik.

Pada umumnya ada beberapa hal yang menjadi sorotan diseputar kurikulum diantaranya :

§         Kurikulum yang disusun kurang menunjukkan ciri dan spesifik kedaerahan, baik dalam bentuk geografis maupun sosial budaya.

§         Relevansi kurikulum dengan pasangan kerja, setiap tahun terjadi penumpukan pengangguran dari out put lembaga pendidikan , hal ini disebabkan out lebih besar daripada kebutuhan

§         Penyususnan kurikulum yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terkesan asal-asalan. Penyelenggara pendidikan dalam menyusun kurikulum banyak yang hanya Copy Paste dari lembaga lain yang lebih bonafit/maju, sehingga hasilnyapun banyak yang tidak sesuai dengan karakter dan spesifik daerah, peluang kerja juga karakter anak didik.

§         Masih terjadinya dikotomi materi pelajaran.

Hal ini nyata kita lihat dengan adanya Ujian Nasinal hanya beberapa pelajaran yand di UN kan sehingga pelajaran pelajaran yang tidak di UN kan terkesan dinomor duakan. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan perhatian lebih pada pelajaran yang di UN kan.

Berdasarkan paparan diatas maka penyusunan kurikulum PAI di SMA mendapatkan tantangan yang berat, di satu sisi harus mampu membentuk insan kamil, sementara disisi yang lain perhatian untuk merealisasikan tersebut dianggap kurang karena Mata Pelajaran PAI bukan termasuk pelajaran yang di UN kan. Sehingga pembelajaran PAI di sekolah hanya berupa teori-teori saja. Padahal pembelajaran PAI lebih menekankan pada implementasi dari ajaran-ajaran agama.

 

D.     Analisis

Berpijak dari permasalahan diatas dapat kita kaji dengan menggunakan analisis SWOT ( Strenght, Weakneses, Oppurtunities, Threats)

1.    Strenght (kekuatan/kelebihan)

Kurikulum SMA  dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

PAI adalah mata pelajaran wajib pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum PAI pada SMA harus dikembangkan dengan memperhatikan potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. WNI mayoritas menganut Agama Islam dengan jumlah tersebut maka pengembangan kurikulum PAI SMA memiliki kekuatan yang besar untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan, dengan landasan spiritual kuat maka untuk meningkatkan potensi daerah, sosial budaya masyarakat dan peserta didik akan lebih mudah tercapai.

 

 

 

2.    Weakneses (kelemahan/kekurangan)

Kurikulum yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan sarat kepentingan, terbukti setiap pergantian pimpinan negara maka kebijakan terhadap pengembangan kurikulumpun juga berubah. Sehingga perubahan-perubahan itu sangat merepotkan terhadap penyelenggara pendidikan dalam penyusunan  kurikulum, walaupun perubahan dimaksud adalah kearah yang lebih baik. Dalam KTSP penyusunan kurikulum PAI di SMA bagaimanapun juga harus menyesuaikan dengan dinamika tersebut, sehingga terkesan banyak lembaga yang menysusun kurikulum asal-asalan/ copy paste dari lembaga lain. Dengan banyaknya mata pelajaran dan kompetensi yang harus dituntaskan oleh siswa menyebabkan beban tersendiri bagi para siswa. Adanya  pelajaran yang di UN kan dan yang tidak menyebabkab kurang maksimalnya penysusunan kurikulum PAI juga implementasinya dalam pelajaran tersebut dalam kehidupan siswa.

3.    Oportunities (peluang)

SMA yang kurikulum  dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik yang termasuk di dalamnya muatan lokal dan pengembangan diri hal ini memberikan peluang bagi para penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kurikulum PAI sesuai arah dan tujuan lembaga pendidikan. Secara profesional juga memberikan peluang kepada guru-guru PAI untuk mengembangkan dan menerapkannya pada siswa. Selain itu Kurikulum SMA harus lebih menitikberatkan pada pencapaian Ilmu agama, pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan taqwa, Iptek merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat dari lulusan SMA. Mudahnya akses informasi dan bahan kajian keagamaan saat ini juga memberikan peluang yang besar untuk pengembangan kurikulum PAI di SMA.

 

 

4.    Threat (ancaman/tantangan)

Akses informasi dalam globalisasi saat ini memberikan ancaman tersendiri bagi Pengembangan kurikulum PAI SMA apabila penyusunan kurikulum itu tidak menyelaraskan dengan semakin pesatnya informasi yang ada. Penyusunan kurikulum yang tidak memperhatikan kondisi diatas juga penyusunan kurikulum yang terlalu idealis dan apa adanya menjadi ancaman yang serius akan kemunduran pembelajaran PAI di SMA. Penyusunan kurikulun yang hanya untuk kepentingan sesaat/pragmatis tanpa memperahtiakan kontinuitas juga akan menjadi ancaman tersendiri bagi pengembangan kurikulum PAI di SMA.

 

E.   Solusi Problematika Kurikulum PAI SMA

Untuk mengatasi problematika Kurikulum PAI SMA dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

§         Kurikulum PAI SMA yang disusun harus  menunjukkan ciri dan spesifik kedaerahan, baik dalam bentuk geografis maupun sosial budaya.

§         Adanya relevansi kurikulum dengan pasangan kerja, sehingga tidak  terjadi penumpukan pengangguran dari out put lembaga pendidikan , yang disebabkan out lebih besar daripada kebutuhan

§         Penyusunan kurikulum PAI yang dilakukan oleh lembaga pendidikan harus melibatkan semua pihak baik guru, Komite, masyarakat, pengurus/yayasan, stake holder, pakar pendidikan, dan semua pihak yang kompeten di dunia pendidikan. Dalam penysusunan kurikulumnya harus mampu menggali potensi, minat, bakat, kemampuan , keberagaman serta perbedaan individu siswa yang mencakup ranah kognitif, aafektif dan psikomotor.

§        Mengefektifkan pembelajaran PAI dan tidak hanya mementingkan  pelajaran tertentu walaupun Pelajaran PAI saat ini tidak di UN kan. Dan penekanan pembelajaran PAI bukan hanya hafalan melainkan harus aplikatif.

 

Kesimpulan

1.        SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di Indonesia di bawah pengelolaan/wewenang Kementerian Pendidikan Nasional. Sesuai dengan amanat dari UUD 1945, UU SISDIKNAS,  PP, Permen dan urutan perundang-undangan lainnya mewajibkan untuk mengajarkan Pendidikan Agama. Jadi dalam penyusunan kurikulumnya harus memberikan porsi jam yang cukup untuk pembelajaran Agama .

2.       Kurikulum PAI SMA dikembangkan harus memperhatikan potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

3.        Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan termasuk didalamnya adalah kurikulum PAI di SMA. Indikatornya adalah dengan menetapkan UU yang menjadi payung hukum pengembangan kurikulum, juga pemberian bantuan pendanaan pendidikan, sarana prasarana, pengembangan profesi guru dan lain-lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2007

 

Nanang Fatah, Landasan pengembangan Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006

Oemar Hamalik, Manajemen pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006


[1] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm, 160.

[2] Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 91.

[3] Nanang Fatah, Landasan Pengembangan Kurikulum, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 5.

[4] Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Raja grafido Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10-11.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s